Lampung Selatan Berita Rakyat News .Com- bantuan pemerintah diduga dijadikan ajang untuk memperkaya diri dan kelompok tertentu .
khususnya bagi Mi & MTs Lampung Selatan yang mendapat bantuan anggaran APBN tahun 2012 dari pusat untuk rehab Sekolah Mi & MTs Lampung Selatan. di duga harus setor kepada pihak depag kisaran 21% - 30% dari dana yang turun dari pusat .
Dari 90 Mi dan 40 lebih MTs yang menerima bantuan di tahun anggaran 2012 di duga hrus setor . “kami ini harusnya bagaimana mas” tidak kami ikuti , ini sudah menjadi komitmen saat sosialisasi, pada saat akan menerima bantuan” kami ikuti menjadi beban pikiran juga .”
“Tapi tidak apa-apalah kami ini sebagai Mi swasta , apa kata Mapenda, kami ikuti saja , ungkap beberapa kepala sekolah Mi & MTs yang di temui .
Di tempat lain seperti MTs dan Mi yang ada di Kecamatan Merbaumataram , sama saja mengeluhkan besarnya setoran ,
Berita rakyat berupaya konfirmasi melalui ASHARI SE . M pdi selalu kasih mapenda , ketika dikonfirmasi hal tersebut, ASHARI tidak mengakui . “ gak , gak ada itu “bohong –bohong katanya .
“Justru bantuan itu kan dari pusat “ kami hanya tempat mereka berkoordinasi “ yang lebih paham pihak Kanwil kandepag Provinsi , lebih baik kesana saja “ katanya “ biar lebih jelas “ padahal sudah jelas menurut beberapa kepala sekolah setoran tersebut diberikan kepada FATHURAHMAN selaku staff ASHARI atas perintah Ashari .
Bahkan menurut kepala Mi dan MTs FATHURAHMAN tidak segan-segan ngomel apa bila setoran tidak sesuai komitmen , dengan alasan takut dimarahi atau di tegor atasannya .
Kepala humas Kanwil Depag Provinsi Lampung Istuti sangat menyesalkan pernyataan Ashari yang mengatakan yang lebih paham kanwil .
“harusnya Ashari bias menerangkan yang sebenarnya , jangan di kembalikan ke kami , kan mereka yang bertanggung jawab penuh karna merupakan wilayah mereka ,”kata Istuti
Menyinggung masalah setoran Istuti tidak tau menau tanyakan langsung kepada mereka , mereka penanggung jawab untuk Kabupaten Lampung Selatan .
Mengenai konsekuensinya , bila ada bukti-bukti yang kuat , kalau ada pungutan ataupun setoran , maka di serahkan kepada penegak hokum untuk memprosesnya .
“Konsekuensinya jelas , bila terbukti , tidak hanya konsekuensi disiplin pegawai saja , tapi terlebih diproses sesuai hukum yang berlaku “ tambah Istuti .(Amin)
